Media Pers

 

MEDIA PERS

Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Media pers.

Media Pers sendiri adalah media yang menyebarkan karya jurnalistik berdasarkan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik serta Undang-Undang maupun peraturan perundangan terkait dengan pers. 

Media non pers: media yang memuat tulis,karya foto, karya audio atau karya audio visual yang di lakukan oleh masyarakat umum di luar pers. 

TEORI PERS

Teori pers dalam perkembangannya sangat dinamis; itu adalah teorí yang menjawab banyak masalah atau teori masyarakat yang paling mendesak yang memandu penelitian empiris dan membantu menjelaskan temuan.Teori dasarnya adalaht entang aplikasi dan solusi dari berbagai masalah (Aminah ,2006)

MACAM-MACAM TERI PERS

-Autoriter

-Libertarian

-Komunis 

-Tanggung jawab sosial

-Masyarakat dan massa dan kekuasaan 

-Pembangunaan   

Prinsip utama pers menurut McQuail,2004 

- Pers harus selalu tunduk pada otoritas yang ada 

- Dilakukan penyaringan 

- Tekanan atau kritik terhadap pers tidak dapat diterima otoritas ,juga penyimpangan otoritas dari       kebijaksanaan resmi yang di keluarkan oleh mereka tidak diizinkan oleh pers kepada publik.

- Jurnalis pers tidak memiliki kebebasan dalam organisasi dan pekerjaanya. 

- Isi media kalangan perusahan pers hanyalah saluran atau perluasan informasi dan komunikasi dari  otoritas dan kebijaksanaan resmi. 

KEBEBASAN PERS DALAM DASAR HUKUMLEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS

 ●. Diskusi lex specialis derogat lex generalis bertujuan untuk menemukan perlindungan hukum yang jelas terhadap kebebasan pers di Indonesia berdasarkan aturan atau hukum Indonesia. Diskusi mengenai peraturan ini sangat penting karena Indonesia adalah negara modern dan demokratis dan penegakan hukum menjamin pengoperasian sistem politik dan sosial di Indonesia. 

● Perlindungan hukum kebebasan pers di Indonesia diatur dalam UU No. 40 tahun 1999, yang disebut sebagai lex specialis dalam pengaturan pers Indonesia. Ini adalah hukum yang menyebabkan munculnya perselisihan surat kabar dan jurnalis. Dalam hal reporter terganggu oleh laporannya, orang tersebut dilaporkan tidak bahagia, ia atau pers akan merujuk pada Undang-Undang No. 40/1999, bagaimanapun, penuntut akan berusaha untuk merujuk masalah tersebut ke KUHP yang disebut generalis lex, yaitu, dengan menggunakan hukum pidana. 

Teman-teman sampailah di akhir untuk sesi kali ini, jangan lupa selalu ikuti updatean materi di Blog ini yaaa,, terima kasih😊😊😊

Refrensi dari : Materi PPt3 _ Media Pers & Teorinya oleh Ibu Serepina Tiur Maida, S.Sos., M.Pd., M.I.Kom., C.AC.